Fokusjurnalis.com-Muratara
Sejumlah aktivis di Sumatera Selatan menyayangkan dugaan keterlibatan seorang oknum Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Oknum Ketua BPD yang disebut berinisial (Z) diduga menerima uang keamanan atau “back up” sebesar Rp10.000.000 untuk empat unit alat berat jenis excavator milik seseorang berinisial (AB)/(K). Alat berat tersebut disebut digunakan untuk mendukung aktivitas PETI di wilayah Kecamatan Ulu Rawas.
Informasi tersebut diperoleh dari sumber yang mengaku mengetahui aktivitas tersebut namun enggan disebutkan identitasnya.
“Alat berat itu diletakkan di Sungai Labi, Dusun Kemang, Desa Muara Kuis, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara,” ujar sumber kepada awak media.
Sumber juga menyebutkan bahwa alat berat tersebut masuk melalui jalur darat Ulu Rawas, tepatnya di perbatasan Desa Kuto Tanjung dan Desa Napalicin.
“Selain di Sungai Labi, ada juga beberapa unit excavator lainnya yang diturunkan di Sungai Kutu, Desa Napalicin, Kecamatan Ulu Rawas,” lanjutnya.
Di tengah maraknya musibah yang terjadi bertubi-tubi di wilayah Muratara dan bahkan menelan korban jiwa, aktivitas PETI kembali menjadi sorotan masyarakat. Beberapa pekan terakhir, Muratara dilanda berbagai bencana seperti banjir bandang, tanah longsor, hingga kebakaran hebat yang sempat viral di media sosial dan memicu keprihatinan publik.
Aktivis menilai, apabila dugaan tersebut benar, maka tindakan itu sangat disayangkan karena seorang Ketua BPD seharusnya menjalankan amanah masyarakat serta mendukung upaya menjaga lingkungan dan ketertiban hukum di desa.
“Seharusnya seorang Ketua BPD menjadi contoh bagi masyarakat, bukan malah diduga ikut mendukung aktivitas yang dapat merusak lingkungan dan menyengsarakan rakyat,” ungkap salah satu aktivis Sumsel.
Aktivis juga meminta aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk lebih serius menindak aktivitas PETI yang dinilai menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah hulu Muratara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait maupun oknum yang disebutkan dalam informasi tersebut belum memberikan keterangan resmi. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut serta menindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku.
RendPort “JSIJ”
No comments yet.