Mangkrak Sejak 2017, Proyek Pasar Rakyat Pateten Satu Disorot Lagi: Pemerhati Desak Penyelidikan Ulang Dugaan Korupsi Rp5,6 Miliar

Bitung, Fokus Jurnalis — Proyek Pasar Rakyat Pateten Satu di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung kembali menuai sorotan tajam publik.

Dibangun sejak tahun 2017 dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Perdagangan RI senilai Rp5,6 miliar, pasar tersebut hingga kini tak kunjung beroperasi.

Bangunan yang awalnya digadang-gadang akan menjadi sentra ekonomi baru bagi warga Kelurahan Pateten Satu, kini hanya menjadi monumen pemborosan anggaran.

Kondisinya sepi, mangkrak, dan terkesan terbengkalai tanpa kejelasan fungsi maupun tindak lanjut operasional.

Yang makin memperkeruh situasi adalah fakta bahwa mantan Kepala Dinas yang saat itu menjabat, Benny Lontoh, diketahui pernah diperiksa oleh Polda Sulawesi Utara terkait proyek tersebut.
Namun hingga kini, belum ada kejelasan hukum maupun pertanggungjawaban dari pihak terkait.

Sorotan paling tajam datang dari pemerhati Sulut Artur Mumu menyatakan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan mengendap begitu saja.

Ia secara tegas meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri Bitung, untuk membuka kembali penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan pasar tersebut.

“Saya mengikuti perkembangan kasus ini sejak awal. Dugaan saya, proyek tersebut tidak bersih. Harus ada penyelidikan ulang agar terang benderang. Kalau memang ada permainan, hukum harus ditegakkan,” tegas Artur Mumu, sabtu, (7/6/2025).

Artur juga menambahkan bahwa proyek seperti ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban pada proyek strategis daerah, apalagi yang dibiayai oleh pemerintah pusat.

“Ini bukan hanya soal pasar yang tidak berfungsi. Ini soal kepercayaan publik terhadap pemerintah dan integritas pengelolaan anggaran. Kalau dibiarkan, praktik semacam ini akan terus berulang di proyek-proyek lain,” tambahnya.

Polemik Pasar Pateten Satu seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan instansi penegak hukum untuk tidak membiarkan dana publik menguap tanpa hasil.

Dengan nominal yang cukup besar dan tujuan yang sangat strategis, kegagalan proyek ini dapat berdampak langsung pada perekonomian warga dan citra pemerintahan.

(Oktavianus Hengkengbala)