“Hukum Jangan Dipermainkan” Berita Andi Yudistira Sekretaris Dinas Kota Medan Yang Sudah Viral Tidak Benar

Fokusjurnalis.com, Medan — Menanggapi pemberitaan yang beredar terkait pemeriksaan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Andi Yudistira, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan atribut pakaian siswa SMP kurang mampu Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan klarifikasi guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah publik.

Kejari Medan melalui Kepala Seksi Intelijen, Dapot Dariarma, telah menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara memang menemukan adanya kelebihan pembayaran pada kegiatan pengadaan seragam siswa miskin tingkat SMP sebesar Rp188,9 juta serta pengadaan bantuan peralatan belajar siswa miskin/ATK sebesar Rp745,4 juta.

Namun demikian, seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran kelebihan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Medan, sehingga Kejari Medan berpendapat unsur kerugian keuangan negara belum terpenuhi. Atas dasar itu, penyelidikan dinyatakan dapat dihentikan, dengan catatan akan dibuka kembali apabila di kemudian hari ditemukan alat bukti baru.

Perlu ditegaskan pula bahwa pada Tahun Anggaran 2024, jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan belum dijabat oleh Andi Yudistira. Pada saat pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut, posisi Sekretaris Dinas masih diemban oleh pejabat sebelumnya, Kiki, yang saat ini telah dipindahtugaskan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan.

Andi Yudistira baru menjabat sebagai Sekretaris Dinas setelah periode pelaksanaan kegiatan pengadaan Tahun Anggaran 2024 berakhir. Oleh karena itu, pengaitan langsung yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan fakta kronologis jabatan dan berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru.

Rilis klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk pelurusan informasi agar publik memperoleh gambaran yang utuh, objektif, dan berimbang, serta untuk mendorong penyajian pemberitaan yang akurat sesuai prinsip jurnalistik.

Undang-undang pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam KUHP (Pasal 310-321) dan UU ITE (Pasal 27A UU 1/2024), yang melarang penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang secara lisan/tulisan agar diketahui umum. Pelaku terancam pidana penjara (hingga 4 tahun di ITE) dan/atau denda (hingga Rp750 juta di ITE), kecuali dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri.
Dasar Hukum Utama Pencemaran Nama Baik:
KUHP (Pasal 310): Mengatur pencemaran lisan (ayat 1) dan tertulis/gambar (ayat 2), dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan hingga 1 tahun 4 bulan.
UU ITE (Pasal 27A UU 1/2024): Mengatur pencemaran melalui media elektronik (internet/sosmed), dengan ancaman penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda hingga Rp400 juta.
UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) (Pasal 433): Mengatur penghinaan/pencemaran dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan hingga 1 tahun 6 bulan.
Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik:
Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.
Menuduh suatu perbuatan.
Menyiarkan atau menyebarluaskan tuduhan tersebut agar diketahui umum.
Pengecualian:
Tindakan tidak dipidana jika:
Dilakukan untuk kepentingan umum (contoh: laporan ke polisi/otoritas berwenang).
Dilakukan untuk membela diri.
Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (UU ITE):
Perubahan kedua UU ITE (UU 1/2024) menegaskan bahwa penghinaan yang menyerang kehormatan seseorang melalui dokumen elektronik dapat dipidana. Putusan Mahkamah Agung juga menunjukkan bahwa meskipun tidak menyebutkan nama lengkap, jika konteksnya jelas merujuk pada orang tersebut, pelaku dapat dijerat.
Fitnah vs Pencemaran:
Fitnah (Pasal 311 KUHP) adalah tindakan mencemarkan nama baik di mana pelaku tidak dapat membuktikan bahwa tuduhannya benar.
Penting untuk diingat bahwa pencemaran nama baik adalah delik aduan, artinya kasus hanya akan diproses jika korban melaporkannya.

PENULIS:ROBIN SILALAHI