Jeritan Hati Pengungsi Gunung Ruang, Lebih Baik Pulang Kampung Jika di Paksa Bayar Hunian

Fokusjurnalis, Bitung – Bencana alam erupsi Gunung Ruang Tagulandang di Kabupaten Sitaro, menyisakan luka yang mendalam bagi para Pengungsi. Selain kehilangan harta benda, mereka merasa sudah dijebak ke dalam status Darurat Bencana dimana dalam situasi ini sungguh sangat sulit.

Hal ini dikatakan oleh salah satu pengungsi kepada media ini, Sabtu (26/10/2024). Mereka yang namanya tidak mau di publish memastikan apa yang dikeluhkan mereka adalah kenyataan yang dialami di tempat hunian sementara.

“Kami (pengungsi) saat masih di Tagulandang di evakuasi dan dijanjikan akan diberikan hunian sementara dimana semua fasilitas gratis namun pada kenyataannya justru bertolak belakang,” tutur salah satu pengungsi.

Agar bisa beristirahat pengungsi harus menyiapkan perlengkapan kasur sampai dapur menggunakan uang pribadi. Makanan yang disajikan pun jauh dari kata 4 sehat 5 sempurna namun itu dimaklumi mereka, yang ada di benak pengungsi hanya sebatas perut yang harus terisi agar bisa bertahan hidup.

“Yang buat kami kacau saat ini karena adanya desakan untuk menandatangani surat pernyataan penerimaan dana tunggu hunian dari BPBD yang ikut di pertegas oleh Sekda Sitaro, seperti dalam rekaman video saat sosialisasi beberapa waktu lalu kepada pengungsi, dimana bantuan yang kami terima nanti sebagian untuk membayar hunian sementara. Kalo terus di paksakan untuk membayar hunian, “Lebih Baik Pulang Kampung”, Bawa kami kembali dengan kapal seperti awal kalian bawa kami kesini.”kata pengungsi sembari menghapus air mata.

Tak hanya itu, pengungsi membeberkan, banyak diaantara mereka korban Gunung Ruang yang tidak terdata, “Pemerintah harus data kembali karna kami ini adalah satu kesatuan korban Bencana,”pungkasnya.

Ditengah polemik yang terjadi saat ini, ketua DPD Sulut Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia meminta kepada warga pengungsi Gunung Ruang agar tetap bersabar.

“Pengungsi tetap bersabar, Dana penanganan pasca bencana erupsi Gunung Ruang sebesar Rp.35,75 Milyar sudah di setujui oleh pemerintah pusat melalui BNPB tinggal menunggu petunjuk teknis penyalurannya. Saya akan kawal bantuan ini agar terealisasi dengan baik serta tepat sasaran,”tegas Indri.

Warga pengungsi meminta pihak terkait dalam hal ini, Polda Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Sitaro, BPBD Provinsi, BPBD Sitaro hadir di tengah-tengah warga pengungsi yang ada di tempat hunian sementara, untuk menjawab segala keluh kesah, intimidasi yang mereka alami saat ini.
Amd