Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan, Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan Nasional

Jakarta, Fokusjurnalis.com — 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗥𝗲𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮, 𝗣𝗿𝗮𝗯𝗼𝘄𝗼 𝗦𝘂𝗯𝗶𝗮𝗻𝘁𝗼 menegaskan komitmen pemerintah dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya di kawasan hutan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keputusan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana diumumkan oleh 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗦𝗲𝗸𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗣𝗿𝗮𝘀𝗲𝘁𝘆𝗼 𝗛𝗮𝗱𝗶 pada Selasa malam, 20/01/2026 di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗣𝗿𝗮𝗯𝗼𝘄𝗼 𝗦𝘂𝗯𝗶𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗮𝗺𝗯𝗶𝗹 𝗸𝗲𝗽𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗺𝗲𝗻𝗰𝗮𝗯𝘂𝘁 𝗶𝘇𝗶𝗻 𝟮𝟴 𝗽𝗲𝗿𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝘁𝗶 𝗺𝗲𝗹𝗮𝗸𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻,” 𝘂𝗷𝗮𝗿 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗣𝗿𝗮𝘀𝗲𝘁𝘆𝗼 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗮𝘄𝗮𝗸 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮.

Menteri Prasetyo menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah sejak awal masa kepemimpinan 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗣𝗿𝗮𝗯𝗼𝘄𝗼 𝗦𝘂𝗯𝗶𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗻 𝗪𝗮𝗸𝗶𝗹 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗚𝗶𝗯𝗿𝗮𝗻 𝗥𝗮𝗸𝗮𝗯𝘂𝗺𝗶𝗻𝗴. “Di mana salah satunya adalah komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam,” ungkap Menteri Prasetyo

Menteri Prasetyo juga menjelaskan bahwa dua bulan setelah dilantik,
𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗣𝗿𝗮𝗯𝗼𝘄𝗼 𝘁𝗲𝗹𝗮𝗵 𝗺𝗲𝗻𝗲𝗿𝗯𝗶𝘁𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗡𝗼𝗺𝗼𝗿 𝟱 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗲𝗺𝗯𝗲𝗻𝘁𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗦𝗮𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗧𝘂𝗴𝗮𝘀 𝗣𝗲𝗻𝗲𝗿𝘁𝗶𝗯𝗮𝗻 𝗞𝗮𝘄𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗛𝘂𝘁𝗮𝗻 (𝗦𝗮𝘁𝗴𝗮𝘀 𝗣𝗞𝗛).
Satgas tersebut bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban berbagai usaha berbasis sumber daya alam, mulai dari kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan.

Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan seluas 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sekitar 900 ribu hektare dikembalikan sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati dunia.

Termasuk di dalamnya seluas 81.793 hektare berada di Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau,” ungkap Menteri Prasetyo.

Lebih lanjut, Menteri Prasetyo menyampaikan bahwa pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di ketiga wilayah tersebut. Hasil percepatan audit itu kemudian dilaporkan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari London, Inggris, pada Senin, 19 Januari 2026, melalui konferensi video.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden Prabowo mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. “28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman” ujar Menteri Prasetyo.

Serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKH beserta seluruh jajaran yang bekerja di lapangan, serta kepada masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah. Menteri Prasetyo menegaskan kembali bahwa pemerintah akan terus konsisten dan berkomitmen menertibkan seluruh usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini kita laksanakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Turut hadir dalam keterangan pers tersebut adalah 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗦𝗷𝗮𝗳𝗿𝗶𝗲 𝗦𝗷𝗮𝗺𝘀𝗼𝗲𝗱𝗱𝗶𝗻, 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗔𝗧𝗥/𝗞𝗲𝗽𝗮𝗹𝗮 𝗕𝗣𝗡 𝗡𝘂𝘀𝗿𝗼𝗻 𝗪𝗮𝗵𝗶𝗱, 𝗞𝗮𝗽𝗼𝗹𝗿𝗶 𝗝𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗟𝗶𝘀𝘁𝘆𝗼 𝗦𝗶𝗴𝗶𝘁 𝗣𝗿𝗮𝗯𝗼𝘄𝗼, 𝗝𝗮𝗸𝘀𝗮 𝗔𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗦𝗧 𝗕𝘂𝗿𝗵𝗮𝗻𝘂𝗱𝗶𝗻, 𝗪𝗮𝗸𝗶𝗹 𝗣𝗮𝗻𝗴𝗹𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗡𝗜 𝗝𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗧𝗡𝗜 𝗧𝗮𝗻𝗱𝘆𝗼 𝗕𝘂𝗱𝗶 𝗥𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮, 𝗞𝗲𝗽𝗮𝗹𝗮 𝗕𝗣𝗞𝗣 𝗬𝘂𝘀𝘂𝗳 𝗔𝘁𝗲𝗵, 𝗪𝗮𝗸𝗶𝗹 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗞𝗲𝗵𝘂𝘁𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗥𝗼𝗵𝗺𝗮𝘁 𝗠𝗮𝗿𝘇𝘂𝗸𝗶, 𝗪𝗮𝗸𝗶𝗹 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗟𝗶𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗛𝗶𝗱𝘂𝗽 𝗗𝗶𝗮𝘇 𝗛𝗲𝗻𝗱𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝘆𝗼𝗻𝗼, 𝗝𝗮𝗸𝘀𝗮 𝗔𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗠𝘂𝗱𝗮 𝗕𝗶𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗻𝗱𝗮𝗸 𝗣𝗶𝗱𝗮𝗻𝗮 𝗞𝗵𝘂𝘀𝘂𝘀 𝗙𝗲𝗯𝗿𝗶𝗲 𝗔𝗱𝗿𝗶𝗮𝗻𝘀𝘆𝗮𝗵, 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗽𝗮𝗹𝗮 𝗦𝘁𝗮𝗳 𝗨𝗺𝘂𝗺 𝗧𝗡𝗜 𝗟𝗲𝘁𝗷𝗲𝗻 𝗧𝗡𝗜 𝗥𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗱 𝗧𝗮𝗺𝗽𝘂𝗯𝗼𝗹𝗼𝗻.

[ 𝓞𝓴𝓽𝓪𝓿𝓲𝓪𝓷𝓾𝓼.𝓗. ] 🇲🇨

✓ 𝑺𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 :
( 𝑩𝑷𝑴𝑰 𝑺𝒆𝒕𝒑𝒓𝒆𝒔 )